Timika, TF – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga, menegaskan bahwa pihaknya selalu membuka ruang komunikasi dan siap menerima siapa pun yang membutuhkan informasi, klarifikasi, maupun penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat, khususnya para pencari kerja (pencaker), untuk mengedepankan komunikasi dan konfirmasi apabila mengalami kekecewaan atau menemukan persoalan yang berkaitan dengan proses rekrutmen tenaga kerja maupun hubungan industrial.
“Kami selalu terbuka. Kalau ada persoalan atau kekecewaan terkait ketenagakerjaan, silakan datang dan berkomunikasi dengan kami. Jangan langsung mengambil langkah-langkah yang justru dapat merugikan diri sendiri,” kata Paulus Yanengga saat ditemui media ini di ruang kerjanya, 24 Juni 2026 lalu.
Menurut Paulus, Disnakertrans hadir sebagai mitra dan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha. Karena itu, setiap persoalan yang muncul sebaiknya disampaikan terlebih dahulu kepada instansi terkait agar dapat dicari solusi secara bersama-sama dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki perhatian besar terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, Disnakertrans selalu berupaya menempatkan diri sebagai pihak yang berpihak kepada kepentingan pencari kerja, tanpa mengabaikan hak-hak pelaku usaha yang berinvestasi di daerah ini.
“Pemda Mimika memiliki komitmen yang kuat dalam memperjuangkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena itu, kami selalu berusaha menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan perusahaan dengan tenaga kerja yang tersedia,” ujarnya.
Di sisi lain, Paulus menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga berkepentingan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Berbagai kemudahan diberikan kepada perusahaan, mulai dari dukungan perizinan, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, hingga fasilitasi berbagai kebutuhan yang mendukung kegiatan usaha.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan kepentingan tenaga kerja. Karena itu, setiap pihak harus memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.
“Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas untuk menjalankan usahanya, sementara masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan. Di sinilah peran pemerintah untuk memastikan keduanya berjalan beriringan. Yang terpenting, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Paulus berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, komunikasi, dan penyelesaian masalah melalui jalur yang tepat. Dengan demikian, setiap persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menimbulkan konflik yang berpotensi menghambat iklim investasi maupun kesempatan kerja di Kabupaten Mimika.
“Kami ingin semua pihak merasa didengar. Disnakertrans selalu terbuka untuk menerima masukan, pengaduan, maupun aspirasi masyarakat. Mari kita bangun komunikasi yang baik agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan solusi yang terbaik,” pungkasnya. [Linthon]
