Timika, TF – Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua resmi dibuka ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya konsolidasi pembangunan di Tanah Papua di salah satu hotel di Timika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Forum bertema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera” itu dihadiri para gubernur, 42 bupati dan wali kota se-Tanah Papua, pimpinan DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP), kementerian dan lembaga, BP3OKP, kepala dinas daerah, hingga mitra pembangunan internasional.
Kegiatan yang berlangsung pada 11–12 Mei 2026 tersebut membahas implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, arah kebijakan Dana Otsus 2026, penguatan tata kelola pemerintahan, hingga sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Panitia yang juga Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, mengatakan forum tersebut menjadi momentum strategis memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pelaksanaan Otsus Papua.
“Forum ini dilaksanakan dalam momentum yang sangat strategis, terutama setelah pemerintah pusat meningkatkan alokasi Dana Otonomi Khusus Papua tahun anggaran 2026 menjadi Rp12,69 triliun sebagai bagian dari komitmen nasional mempercepat pembangunan di Tanah Papua,” ujar Silwanus.
Ia menjelaskan, pembahasan hari pertama difokuskan pada isu strategis tingkat pimpinan, mulai dari implementasi Otsus pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, grand desain pembangunan Papua, hingga penguatan peran BP3OKP.
Sementara pada hari kedua, pembahasan akan difokuskan pada aspek teknis bersama perangkat daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua, termasuk optimalisasi pengelolaan Dana Otsus, monitoring dan evaluasi melalui SIPD dan SIKD, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam forum tersebut, Tim Leader SKALA, Petrarca Karetji, menyoroti tiga tantangan utama percepatan pembangunan Papua, yakni rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap implementasi Otsus, lemahnya data sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP), serta terbatasnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.
“Banyak masyarakat masih bertanya mengapa kualitas pendidikan belum membaik, layanan kesehatan belum memadai, hingga infrastruktur dasar belum membuka akses bagi kampung-kampung tertinggal. Ini menjadi tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Otsus,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Perbatasan Daerah, Hoiruddin Hasibuan, menegaskan pembangunan Papua menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua agar lebih cermat menentukan prioritas pembangunan dan memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong penguatan tata kelola Dana Otsus melalui integrasi sistem SIPD RI, SIKD Otsus, dan SIP3 agar proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pembangunan Papua berjalan lebih efektif, transparan, dan terukur. [Linthon]
