Timika, TF – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mempercepat persiapan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika di Kampung Iwaka, Distrik Iwaka, sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Mimika, Johannes Rettob, di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Kamis (25/6/2026).
Rapat koordinasi itu dihadiri Kepala Balai Besar Kementerian Sosial Republik Indonesia Regional VI Jayapura John H. Mampioper, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika Hasan Kemong, serta pimpinan dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Johannes Rettob menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi akan dilaksanakan di atas lahan seluas 8,2 hektare di Kampung Iwaka yang telah memiliki sertifikat kepemilikan sah. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat yang harus segera direalisasikan.
“Ini merupakan Sekolah Rakyat ke-76 yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional. Karena menjadi bagian dari program nasional, seluruh persyaratan pembangunan harus dipenuhi, termasuk pengosongan lahan sesuai standar yang telah ditetapkan,” kata Johannes.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat Terintegrasi Mimika berstatus sekolah rintisan yang dibangun melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Untuk mendukung pembangunan, sekitar 40 hingga 46 kepala keluarga yang saat ini bermukim di lokasi proyek telah menyatakan kesediaannya direlokasi. Kendati demikian, Pemkab Mimika tetap berkewajiban menyiapkan lokasi relokasi beserta hunian bagi warga yang terdampak.
Sebagai solusi awal, masyarakat setempat telah menawarkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara. Sementara pembangunan hunian permanen akan diusulkan dalam alokasi anggaran pemerintah daerah pada tahun mendatang melalui perangkat daerah terkait.
Di sisi lain, Johannes memastikan operasional Sekolah Rakyat telah mulai berjalan. Seluruh tenaga pendidik yang bertugas telah ditetapkan melalui keputusan bupati, dengan mayoritas berasal dari wilayah Mimika.
“Para guru yang bertugas di Sekolah Rakyat sudah kami tetapkan melalui surat keputusan. Sebagian besar berasal dari wilayah setempat. Jika masih ada kekurangan tenaga pengajar, kami akan menunggu penambahan penugasan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Bupati menekankan keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kesiapan lahan, tetapi juga sinergi seluruh instansi yang terlibat. Karena itu, ia meminta seluruh OPD terus memperkuat koordinasi agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target.
“Kita harus menjaga kerja sama dan kolaborasi antarinstansi agar seluruh proses pembangunan, mulai dari tahap persiapan hingga selesai, dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Johannes.
