Timika, TF – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menargetkan pembangunan 343 unit Rumah Layak Huni (RLH) pada tahun anggaran 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus mengurangi kawasan hunian yang belum layak.
Program tersebut akan dibiayai melalui dua sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 294 unit rumah, sedangkan 49 unit lainnya menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, mengatakan proses perencanaan program saat ini telah memasuki tahap pelaksanaan. Pihaknya menargetkan dokumen perencanaan rampung pada Juli hingga Agustus 2026 agar pembangunan fisik dapat segera dimulai.
“Untuk progres perencanaan saat ini sudah berkontrak dan masih dalam tahap pengerjaan. Kami targetkan penyelesaian produk perencanaan pada bulan Juli hingga Agustus 2026,” kata Abriyanti usai mengikuti Apel Gabungan di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, rumah yang semula dirancang dengan tipe 45 meter persegi kemungkinan disesuaikan menjadi tipe 40 meter persegi. Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul kenaikan harga material bangunan dan kondisi pasar, tanpa mengurangi tujuan utama program untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Menurut Abriyanti, program RLH tahun ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup penanganan rumah bagi korban bencana, pembangunan melalui skema Dana Otsus, serta peremajaan rumah di kawasan permukiman kumuh.
Untuk pembangunan di wilayah perkotaan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp450 juta untuk setiap unit rumah. Sementara pembangunan di wilayah pegunungan, khususnya Kampung Arwanop, membutuhkan biaya yang jauh lebih besar akibat tantangan distribusi material dan kondisi geografis.
“Untuk pembangunan di wilayah pegunungan yakni di Kampung Arwanop, biaya pembangunannya hampir Rp1 miliar yang disiapkan untuk tiga unit rumah,” ujarnya.
Pemkab Mimika berharap seluruh pembangunan Rumah Layak Huni tersebut dapat diselesaikan sesuai target dalam tahun anggaran 2026 sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
