Timika Folks – Papua Economic & Investment Forum (PEIF) 2026 resmi digelar di Swiss-Belhotel Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (4/6/2026). Forum ekonomi dan investasi yang berlangsung selama dua hari, 4-5 Juni 2026, tersebut menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah.
Kegiatan yang menghadirkan seluruh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten se-Papua Tengah itu difokuskan pada sinkronisasi kebijakan, penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah, serta pembangunan ekosistem investasi yang berkelanjutan guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, yang hadir membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga tokoh masyarakat.
Menurutnya, investasi yang masuk ke daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.
“Semua pihak harus turut mengambil bagian dalam memajukan ekonomi daerah. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berjalan bersama. Semua program dan investasi yang dilakukan harus selaras, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Emanuel.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan sebagai salah satu faktor utama dalam menarik minat investor. Kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan perizinan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Menurut Emanuel, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah harus mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Investasi yang masuk harus mampu membuka lapangan pekerjaan, menurunkan angka kemiskinan dan stunting, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan begitu manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga, terutama Orang Asli Papua,” ujarnya.
Ia berharap melalui forum tersebut dapat lahir berbagai gagasan dan langkah konkret yang mampu menghadirkan perubahan positif bagi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
Sementara itu, mewakili Gubernur Papua Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Herman Kayame, ST., MT., menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur Papua Tengah belum dapat hadir secara langsung lantaran sedang mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah yang dibacakannya, disampaikan bahwa Papua Economic & Investment Forum menjadi ruang penting yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan ekonomi Papua.
Menurutnya, Papua memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Namun potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal tanpa dukungan investasi yang tepat dan berkelanjutan.
“Papua memiliki potensi yang sangat besar di berbagai sektor. Namun potensi tersebut tidak akan maksimal jika tidak dibarengi investasi yang tepat. Karena itu forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujar Herman membacakan sambutan gubernur.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan kawasan ekonomi guna menciptakan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah.
Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa visi Papua Tengah adalah mewujudkan daerah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut sejalan dengan cita-cita besar pembangunan Tanah Papua yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.
Karena itu, investasi yang didorong pemerintah harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Orang Asli Papua, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi kampung, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal.
“Investasi yang kita dorong harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas Orang Asli Papua, memperkuat UMKM, mendorong ekonomi kampung, serta tetap menjaga lingkungan dan budaya lokal,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat adat, dan seluruh elemen pembangunan agar investasi yang masuk benar-benar mampu mendorong kemajuan daerah.
Forum yang berlangsung hingga 5 Juni 2026 tersebut diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis dalam upaya meningkatkan daya saing daerah, memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, memperluas peluang investasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten se-Papua Tengah, perwakilan pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, serta berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di bidang investasi dan pembangunan ekonomi. [Linthon]
