Timika, TF – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika menggandeng Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) untuk melakukan verifikasi data pencari kerja (pencaker) Orang Asli Papua (OAP) sebelum pelaksanaan program pelatihan kerja.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Kantor Disnakertrans Mimika, Kamis (4/6/2026).
Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yanengga, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah benar-benar menjangkau pencari kerja yang belum pernah mengikuti pelatihan serupa.
Menurutnya, selama ini sejumlah berkas pencaker telah diserahkan oleh YPMAK, LEMASA, dan LEMASKO kepada Disnakertrans. Namun sebelum pelatihan dilaksanakan, diperlukan proses verifikasi dan penyaringan data agar tidak terjadi pengulangan peserta.
“Kami meminta bantuan YPMAK, LEMASA, dan LEMASKO untuk bersama-sama melakukan filter terhadap nama-nama yang telah diserahkan. Tujuannya agar mereka yang sudah pernah mengikuti pelatihan tidak lagi masuk dalam daftar peserta, sehingga kesempatan dapat diberikan kepada pencari kerja lainnya,” ujar Paulus.
Ia menjelaskan, program pelatihan kerja merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi pencari kerja Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika.
Melalui pelatihan tersebut, peserta akan dibekali keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja dan memperoleh sertifikat kompetensi yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat pendukung saat melamar pekerjaan.
“Harapannya semakin banyak pencari kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikat keahlian. Dengan begitu mereka memiliki daya saing yang lebih baik saat masuk ke dunia kerja,” katanya.
Selain meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan, pelatihan juga diharapkan mampu menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten untuk mengisi berbagai kebutuhan industri dan perusahaan yang beroperasi di Mimika.
Untuk mendukung proses verifikasi data, Disnakertrans akan menjadwalkan kembali pertemuan lanjutan dan meminta masing-masing lembaga mengirimkan tiga orang perwakilan untuk terlibat langsung dalam pencocokan data pencaker.
Menurut Paulus, keterlibatan lembaga adat dan lembaga pemberdayaan masyarakat sangat penting guna memastikan data yang digunakan benar-benar valid dan tepat sasaran.
“Kami ingin proses ini dilakukan secara terbuka dan bersama-sama sehingga peserta yang mengikuti pelatihan benar-benar mereka yang membutuhkan dan belum pernah memperoleh kesempatan sebelumnya,” ujarnya.
Selain fokus pada peningkatan kapasitas pencari kerja, Disnakertrans Mimika juga tengah mendorong penyusunan regulasi daerah yang memberikan perlindungan lebih kuat terhadap tenaga kerja Orang Asli Papua. [Linthon]
