Timika, TF – Rendahnya realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menjadi sorotan serius. Hingga memasuki Juli 2026, serapan keuangan daerah baru berada di kisaran 22 persen, jauh di bawah target yang seharusnya sudah menembus 50 persen.
Kondisi itu terungkap dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Bupati Mimika Johannes Rettob di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (7/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Kepala BPKAD Mimika Marthen Mallisa melaporkan rata-rata penyerapan keuangan OPD masih belum mencapai 30 persen. Sementara Kepala Bappeda Septinus Timang menyebut 13 OPD masih memiliki realisasi keuangan di bawah 20 persen dan 33 OPD mencatat realisasi fisik di bawah 20 persen.
Hanya tiga OPD yang mampu mencapai realisasi fisik di atas 60 persen. Dari sisi penyerapan anggaran, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menjadi satu-satunya perangkat daerah yang berhasil menembus 60 persen.
“Hasil laporan tadi, yang mencapai 60 persen hanya Kesra. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Yang sudah berada di atas 40 persen hanya ada sembilan OPD, sedangkan sisanya masih berada di bawah 39 persen,” kata Johannes.
Bupati meminta seluruh kepala OPD menjelaskan penyebab rendahnya realisasi anggaran di masing-masing instansi dan segera melakukan percepatan pelaksanaan program.
“Kita sudah memasuki bulan Juli, tetapi realisasi keuangan daerah baru mencapai sekitar 22 persen. Seharusnya pada bulan ini minimal kita sudah berada di atas 50 persen. Ini harus menjadi perhatian serius agar segera dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran,” tegasnya.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Emanuel Kemong, Sekretaris Daerah Abraham Kateyau, seluruh pimpinan OPD, serta jajaran pejabat Pemkab Mimika. Pemerintah daerah menargetkan semester kedua menjadi momentum percepatan pembangunan agar realisasi fisik dan keuangan dapat mengejar target yang telah ditetapkan.
