Timika, TF — Penekanan pada pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Papua Tengah Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar selama dua hari, 14–15 April 2026 di Aula Guest House Nabire tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Papua Tengah bersama perwakilan kementerian sebagai bagian dari upaya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika, Yan Slamet Purba, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk memastikan setiap program pembangunan dirancang secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Melalui Rakortekrenbang ini, kita memastikan perencanaan antara pusat dan daerah terintegrasi, sehingga program yang disusun benar-benar selaras dan tepat sasaran,” jelasnya melalui keterangan via WhatsApp kepada media ini usai kegiatan, Selasa (14/04/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2027. Seluruh hasil pembahasan akan diinput dalam sistem e-Rakortek SIPD guna membangun basis data yang terintegrasi.
Menurutnya, perencanaan yang didukung data akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai tantangan pembangunan di Papua Tengah, seperti tingginya angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Yan menilai, integrasi perencanaan dan sinergi lintas sektor menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai persoalan tersebut secara menyeluruh.
Hasil Rakortekrenbang ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan agenda pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun nasional, termasuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2027.
“Harapannya, seluruh perencanaan yang disusun tidak hanya administratif, tetapi benar-benar berbasis data dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah,” pungkasnya. [Linthon]
