Timika, TF – Pemerintah Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola kinerja pemerintahan melalui kegiatan Coaching Clinic Triwulan I yang digelar pada Selasa (14/04/2026), di salah satu hotel di Timika.
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Akuntabilitas Sejak Dini: Sinergi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Menuju Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Mimika yang Berkualitas” ini diikuti oleh peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya kepala sub bagian dan staf penyusun laporan kinerja.
Hadir sebagai narasumber, Tim Sinergi Yogyakarta memberikan pendampingan langsung kepada peserta. Dalam kegiatan tersebut, Hendra bertindak sebagai pembaca materi, yang menyampaikan pokok-pokok penting terkait penguatan sistem SAKIP, khususnya pada aspek keselarasan antara perencanaan dan pelaporan kinerja.
Melalui penyampaian materi tersebut, peserta diajak untuk memahami pentingnya penyusunan indikator kinerja yang tepat, serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan pelaporan yang selama ini masih menjadi tantangan di sejumlah OPD.
Diketahui, berdasarkan hasil evaluasi, kualitas laporan kinerja OPD di Kabupaten Mimika masih perlu ditingkatkan. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya keselarasan antara dokumen perencanaan dengan laporan kinerja di tingkat kabupaten.
Kegiatan coaching clinic ini dirancang tidak hanya sebagai forum penyampaian materi, tetapi juga sebagai ruang diskusi dan pendampingan praktis. Peserta diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta mendapatkan solusi langsung dari narasumber.
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Organisasi menyatakan bahwa kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja OPD dan mendorong perbaikan nilai evaluasi SAKIP.
Adapun pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dibiayai melalui APBD Tahun 2026 pada Bagian Organisasi OPD.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antar OPD dalam menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil. [Linthon]
