Timika, TF – Realisasi program nasional pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai berjalan di Kabupaten Mimika. Tahapan awal ditandai dengan kegiatan peletakan batu pertama yang dilaksanakan di Jalan Wage Rudolf Supratman pada 11 April 2026 lalu.
Kegiatan tersebut melibatkan Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) sebagai penggerak utama di daerah, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga perbankan.
Ketua ASPPRIN Kabupaten Mimika, Niko Kafiar, menjelaskan bahwa Mimika menjadi salah satu wilayah pelaksanaan program tersebut di Papua. Dalam tahap awal, pembangunan akan melibatkan lima developer yang masing-masing menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah.
Dengan demikian, total sebanyak 5.000 unit rumah subsidi direncanakan akan dibangun di Kabupaten Mimika, dengan lokasi yang telah disiapkan oleh masing-masing pengembang.
“Setiap developer sudah memiliki lokasi sendiri. Ini bagian dari dukungan terhadap program 3 juta rumah di Papua,” ujarnya.
Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan skema kepemilikan rumah melalui cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Rumah subsidi tersebut tidak diberikan secara gratis, melainkan melalui pembiayaan jangka panjang.
Masyarakat dapat memiliki rumah dengan kisaran cicilan mulai dari Rp600 ribu hingga di atas Rp1 juta per bulan, dengan tenor hingga 20 tahun. Setelah masa cicilan selesai, rumah akan menjadi milik pribadi lengkap dengan sertifikat.
Selain mendukung pemenuhan kebutuhan hunian, program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi, khususnya dalam mendorong sektor pembangunan dan keterlibatan berbagai pihak.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Asisten II Bupati Mimika, perwakilan ASPPRIN pusat, Ketua ASPPRIN Papua Sulistiawati Rumbekwan, serta sejumlah perbankan seperti BRI, Bank Papua, BTN, Mandiri, dan BNI.
Dengan dimulainya tahapan awal ini, pelaksanaan program 3 juta rumah di Mimika diharapkan dapat berjalan bertahap sesuai rencana serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
