Timika, TF — Bupati Mimika, Johannes Rettob, kembali menegaskan pentingnya pemaknaan otonomi daerah sebagai tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikannya melalui salah satu akun media sosial resminya baru-baru ini.
Dalam pernyataannya, Johannes menekankan bahwa otonomi daerah tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Lebih dari itu, otonomi merupakan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara efektif demi menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan tepat bagi masyarakat.
“Otonomi daerah bukan sekadar kewenangan, tapi juga tanggung jawab. Daerah diberi ruang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan tepat bagi masyarakat,” tulisnya.
Ia menambahkan, dengan adanya otonomi, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mendorong kemandirian serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang benar-benar lahir dari kebutuhan dan kondisi nyata di daerah, bukan semata kebijakan yang bersifat umum.
“Dengan otonomi, kita dorong kemandirian, perkuat partisipasi, dan wujudkan pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memanfaatkan kewenangan otonomi secara optimal. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika yang ada di masyarakat.
Melalui pesan yang disampaikan di ruang digital tersebut, Bupati Johannes Rettob juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan Mimika yang lebih maju dan sejahtera.
Dengan semangat otonomi yang kuat, Mimika diharapkan mampu terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
