Timika, TF – Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Mimika agar penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama tahun 2026 sebesar Rp58,8 miliar benar-benar diarahkan untuk menjawab penderitaan masyarakat di distrik-distrik terjauh dari pusat kota.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat diwawancarai wartawan, Minggu (18/4/2026). Ia menilai, masih banyak wilayah di Mimika, khususnya di bagian pegunungan, yang belum merasakan kehadiran pemerintah secara maksimal.
“Saya diangkat sebagai anggota DPRK Mimika untuk bekerja bagi masyarakat saya. Kenyataannya, masih banyak yang hidup susah. Maka dana Otsus ini harus benar-benar dipakai untuk menjawab kebutuhan mereka, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro,” ujarnya.
Menurut Ester, keterisolasian sejumlah distrik menjadi persoalan utama yang berdampak pada minimnya pelayanan dasar. Ia mencontohkan Distrik Hoeya yang selama ini belum tersentuh secara optimal karena keterbatasan akses transportasi.
“Pelayanan tidak berjalan karena tidak ada akses. Sekarang lapangan terbang sudah selesai, jadi pemerintah harus mulai hadir dan memastikan pelayanan bisa berjalan,” tegasnya.
Ia menekankan, Dana Otsus tidak boleh hanya terserap secara administratif, tetapi harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fokus penggunaan anggaran, kata dia, harus diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Di sektor pendidikan, ia mendorong peningkatan mutu layanan baik di sekolah negeri maupun lembaga pendidikan berbasis yayasan. Sementara di sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya penguatan layanan dasar hingga ke distrik-distrik terpencil.
Adapun dalam sektor ekonomi, Dana Otsus diharapkan mampu mendorong program pemberdayaan yang menyentuh langsung masyarakat, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Ester juga mengingatkan komitmen pemerintah daerah agar setiap rupiah Dana Otsus benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
“Dana ini ada untuk orang asli Papua. Jadi harus dipastikan betul-betul menjawab kebutuhan mereka, terutama yang selama ini belum tersentuh,” pungkasnya.[Evan]
