Timika, TF – Luas wilayah Kabupaten Mimika dengan karakter geografis yang didominasi sungai, rawa, pesisir, dan wilayah terpencil menjadikan transportasi sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika, Marsel Mameyo, SKM, mengatakan tantangan pelayanan di Mimika berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia karena sebagian besar distrik tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.
Menurutnya, dari 18 distrik yang ada di Kabupaten Mimika, hanya Distrik Mimika Baru, Wania, Kwamki Narama, dan Kuala Kencana yang dapat diakses dengan mudah menggunakan kendaraan darat. Sementara Distrik Tembagapura memiliki akses tersendiri karena berada di kawasan pertambangan.
Di luar wilayah tersebut, sebagian besar distrik lainnya harus ditempuh melalui jalur sungai, laut, bahkan transportasi udara. Namun jalur sungai dan laut masih menjadi akses utama menuju sejumlah distrik yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
“Karakter wilayah Mimika memang berbeda. Banyak distrik yang hanya bisa dijangkau melalui sungai dan laut, sehingga transportasi menjadi bagian penting dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya pada media ini ketika ditemui pada ruang kerjanya, Selasa (02/06/2026).
Sebagai aparatur sipil negara yang mengawali pengabdian sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Kampung Umar atau Ararau, Distrik Mimika Barat Jauh, Marsel mengaku memahami secara langsung tantangan yang dihadapi petugas pemerintah saat harus menjangkau wilayah-wilayah terpencil.
Menurutnya, kegiatan pelayanan yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) di distrik-distrik sering kali melibatkan masyarakat dari berbagai kampung yang dikumpulkan pada satu lokasi pelayanan. Karena itu, petugas harus mampu menjangkau distrik tujuan dengan aman dan tepat waktu.
Ia berpandangan bahwa keberadaan armada transportasi laut yang memadai akan sangat membantu mobilitas OPD dalam melaksanakan pelayanan di wilayah pesisir maupun pedalaman.
“Kalau ada armada yang memang disiapkan untuk pelayanan, tentu akan sangat membantu petugas ketika turun ke distrik-distrik. Selain lebih aman, pelayanan juga bisa lebih efektif karena tidak selalu bergantung pada transportasi sewaan,” katanya.
Marsel menilai perjalanan melalui laut memiliki tantangan tersendiri karena kondisi cuaca dan gelombang dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, armada yang digunakan untuk perjalanan dinas ke wilayah terpencil idealnya memiliki kapasitas dan standar keselamatan yang baik.
Menurutnya, keberadaan armada transportasi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lintas OPD akan mempermudah pelaksanaan berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.
Meski demikian, ia menyadari bahwa penyediaan sarana transportasi membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Karena itu, apabila ke depan belum tersedia armada yang dapat dimanfaatkan bersama oleh berbagai OPD, Marsel mengatakan pihaknya akan melihat kemungkinan untuk menghadirkan sarana transportasi sendiri bagi DPMPTSP sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kami melihat kebutuhan itu memang ada. Nanti tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kalau memungkinkan, ke depan DPMPTSP juga bisa memiliki armada sendiri untuk mendukung pelayanan di distrik-distrik,” ujarnya.
Menurut Marsel, langkah tersebut semata-mata bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang akses transportasinya masih didominasi jalur sungai dan laut.
Baginya, masyarakat yang berada di distrik-distrik pesisir, pedalaman, maupun wilayah terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas.
“Yang terpenting adalah bagaimana pelayanan pemerintah dapat menjangkau seluruh masyarakat, di mana pun mereka berada,” tutupnya. [Linthon]
