Timika, TF — Upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Mimika kini memasuki babak baru: bukan lagi sekadar program, tetapi gerakan kolaboratif lintas sektor yang terintegrasi hingga ke tingkat kampung.
Melalui rapat koordinasi yang digelar Bappeda Kabupaten Mimika di Timika, Kamis (23/04/2026), pemerintah daerah mengumpulkan seluruh kekuatan—dari organisasi perangkat daerah, kepala distrik, hingga mitra strategis seperti UNICEF dan PT Freeport Indonesia—untuk menyatukan langkah dalam percepatan penurunan stunting.
Berbeda dari pendekatan sebelumnya, fokus tahun 2026 diarahkan pada integrasi program berbasis data riil melalui metode by name by address, yang memastikan setiap intervensi tepat menyasar keluarga berisiko stunting (KRS). Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, menegaskan bahwa sinkronisasi antar pihak menjadi kunci utama.
“Tidak boleh ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terhubung, terukur, dan berdampak langsung,” ujarnya.
Pendekatan ini sekaligus menjawab tantangan klasik di lapangan: tumpang tindih program dan ketidaktepatan sasaran. Dengan melibatkan hingga 56 instansi dan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah menargetkan lahirnya matriks aksi terpadu yang akan menjadi acuan hingga level kampung.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dalam arahannya menekankan pentingnya kejujuran data dan keberanian mengevaluasi capaian. Ia mengakui, meski tren penurunan stunting menunjukkan progres melalui data internal, masih terdapat perbedaan dengan data eksternal yang harus diselaraskan.
“Masalahnya bukan hanya angka, tetapi akses. Sanitasi, air bersih, dan kondisi geografis masih menjadi tantangan di 68 wilayah prioritas kita,” tegasnya.
Lebih jauh, ia meminta seluruh OPD mengubah pola kerja menjadi lebih kolaboratif dan adaptif. Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting tidak bisa dicapai tanpa sinergi nyata antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan titik awal konsolidasi besar menuju target Mimika bebas stunting. Dengan dukungan penuh anggaran dari APBD 2026, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu stunting sebagai prioritas pembangunan manusia yang tidak bisa ditawar.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan hasil koordinasi ini benar-benar turun ke lapangan—menjangkau keluarga, mengubah perilaku, dan menghadirkan layanan dasar yang merata. Jika berhasil, Mimika bukan hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga membangun fondasi generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.
