Timika, TF – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyoroti ketimpangan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke-II Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/04/2026).
Hal tersebut disampaikannya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya usai mengikuti forum tersebut. Dalam keterangannya, Johannes Rettob menilai bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini masih belum berimbang antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama.
Ia juga memandang bahwa forum APKASI menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk memperkuat sinergi, menyamakan pandangan, serta menyuarakan kepentingan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah.
Dalam unggahan tersebut, Johannes Rettob juga menekankan pentingnya mendorong kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dari pemerintah pusat kepada daerah. Aspirasi tersebut dinilai perlu disampaikan secara kolektif kepada Prabowo Subianto guna mendukung kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.
Selain itu, ia turut menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dianggap penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kondisi nyata di lapangan.
Rapat Dewan Pengurus APKASI ke-II Tahun 2026 ini menjadi forum strategis yang mempertemukan para kepala daerah untuk membahas berbagai isu nasional yang berdampak langsung terhadap daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Dengan adanya forum tersebut, diharapkan tercipta kesepahaman yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia. Organisasi ini berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, sekaligus sarana memperjuangkan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, terutama dalam isu-isu strategis seperti kebijakan fiskal, pembangunan, dan otonomi daerah.
