Timika, TF – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan dialog dan survei pengelolaan risiko bencana di Distrik Amar, Selasa (26/05/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Distrik Amar bersama perwakilan enam kampung di wilayah tersebut. Namun, dari enam kampung yang diundang, hanya satu kepala kampung yang hadir secara langsung, sementara peserta lainnya diwakili oleh aparat atau perwakilan kampung. Sejumlah pejabat dan staf BPBD Mimika turut hadir, termasuk Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan beserta jajaran.
PLT Kepala BPBD Mimika, Agustina Rahaded, S.Sos., M.Si., saat membuka kegiatan mengatakan bahwa agenda tersebut menjadi langkah perdana BPBD turun langsung ke distrik untuk melakukan dialog dan survei terkait pengelolaan risiko bencana.
“Ini merupakan kegiatan pertama BPBD turun langsung ke distrik untuk berdialog dan melakukan survei pengelolaan risiko bencana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dialog dan survei yang dilakukan BPBD merupakan tahapan penting dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana. Kegiatan itu bertujuan mengidentifikasi ancaman bahaya, tingkat kerentanan masyarakat, serta kapasitas daerah dalam mengurangi dampak bencana.
Dalam pelaksanaannya, BPBD melakukan sejumlah tahapan, mulai dari survei lapangan dan pemetaan untuk menilai tingkat kerentanan sosial, ekonomi, fisik, hingga lingkungan. Pendekatan yang digunakan juga melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
Selain itu, BPBD menggelar forum dialog dan diskusi publik atau Focus Group Discussion (FGD) guna memverifikasi data lapangan, menggali kearifan lokal, sekaligus menyusun langkah mitigasi secara bersama-sama.
Tahapan berikutnya adalah penilaian kapasitas daerah melalui pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Proses ini dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan masyarakat serta mengevaluasi akurasi data dan pemetaan risiko bencana.
Hasil dari keseluruhan proses tersebut nantinya akan menjadi dokumen acuan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan tata ruang, penguatan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas, hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Untuk mendukung proses pengumpulan data, BPBD juga menyiapkan kuisioner yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Data yang dihimpun dari hasil dialog dan survei tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun langkah penanganan risiko bencana di Kabupaten Mimika.
Sementara itu, Kepala Distrik Amar, Obeth Murmana, menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPBD, terlebih karena Kepala BPBD hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut.
Ia menilai program tersebut penting karena dapat membantu memetakan berbagai persoalan dan potensi dampak bencana yang dapat terjadi di wilayah Distrik Amar.
“Melalui program ini seluruh persoalan dan dampak yang mungkin terjadi di suatu wilayah dapat dipetakan, sehingga ke depan bisa diminimalisir bahkan dihindari, mulai dari tanah yang tergerus ombak laut, banjir, dan lainnya,” katanya.
Obeth juga mengharapkan seluruh pihak dari enam kampung dapat bekerja sama dan memberikan data yang akurat karena informasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan di masa mendatang. [Linthon]
